PFII Jakarta dan Bali: Pajak 0 Persen, Golden Visa, dan Yurisdiksi Keuangan di Dalam Negara

Di antara banyak pengumuman dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pekan lalu, satu yang paling sedikit dibahas ritel justru yang paling struktural: Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Prabowo menyebut lokasi sementaranya di Jakarta, menyusul Bali begitu siap, dan membuka kemungkinan kawasan lain. Undang-undangnya sendiri sudah disahkan akhir Juli 2026 — jadi ini bukan wacana, tapi barang yang sudah punya payung hukum.

Sabtu (15/8), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan lokasi persis di Jakarta sebenarnya sudah disiapkan, tapi ia menolak menyebutnya dan menyerahkan pengumuman ke otoritas terkait — dengan alasan yang menarik: PFII adalah "sebuah zona yang memang diatur khusus" (dikutip detikFinance).

Yang bikin ini beda dari KEK biasa

Kawasan ekonomi khusus di Indonesia sudah banyak. Yang membedakan PFII adalah kelengkapan kelembagaannya. Menurut paparan yang dikutip ANTARA, PFII akan punya Dewan Pertimbangan, Lembaga Pengelola, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII di bawah Mahkamah Agung, serta Lembaga Arbitrase PFII. Orientasinya investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar internasional.

Baca ulang daftar itu: pengawas jasa keuangan sendiri, pengadilan sendiri, arbitrase sendiri. Ini pola yang dipakai Dubai (DIFC) dan Abu Dhabi (ADGM) — enclave hukum di dalam yurisdiksi nasional. Bagi investor asing, daya tariknya justru di situ: kepastian penyelesaian sengketa, bukan sekadar insentif.

Insentifnya agresif

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun merinci paket yang dibicarakan: Golden Visa, fasilitas perpajakan yang secara akumulatif 0 persen, ekspat yang bisa tidak dikenakan pajak, sampai opsi kewarganegaraan ganda bagi pelaku di dalamnya.

Misbakhun menekankan uang yang masuk sebaiknya diarahkan ke sektor riil, bukan berhenti di pasar uang. "Pertumbuhan ekonomi yang kuat berkualitas itu berasal dari mana? Dari investasi. Investasi yang di sektor riil, bukan hanya sekadar investasi di pasar uang," katanya.

Kenapa ini penting buat yang memantau pasar

Tiga hal yang layak diikuti. Pertama, adanya pengawas jasa keuangan terpisah memunculkan pertanyaan hubungan PFII dengan OJK dan BEI — apakah ada potensi arbitrase regulasi, dan bagaimana produk yang terdaftar di PFII diperlakukan di pasar domestik. Kedua, pajak akumulatif 0 persen datang di saat penerimaan pajak jadi tumpuan RAPBN 2027; trade-off-nya nyata. Ketiga, Misbakhun menyebut pengembangan bertahap — Jakarta dulu, baru bergeser ke Bali — jadi jangan berharap dampak jangka pendek.

Untuk sekarang, tidak ada yang bisa ditradingkan dari berita ini: lokasi persis belum diumumkan, gubernur PFII belum ditetapkan publik, aturan turunannya belum keluar. Yang berubah adalah kerangkanya. Perhatikan pengumuman lokasi dan aturan pelaksana — di situ baru terlihat sektor mana yang benar-benar diuntungkan.

Ditulis ulang dari [ANTARA](https://www.antaranews.com/berita/5695068/komisi-xi-sebut-pfii-bisa-beri-insentif-hingga-kewarganegaraan-ganda) — bukan salinan langsung.