DKI Ngotot Terbitkan Obligasi Daerah, Menkeu Kasih Rambu — Kelas Aset Baru yang Belum Punya Harga

Pasar surat utang domestik selama ini praktis cuma punya dua lapis: SBN pemerintah pusat dan obligasi korporasi. Lapis ketiga — obligasi daerah — sudah lama ada payung aturannya tapi tidak pernah benar-benar terbit. Sekarang lapis itu mulai diuji, dan tarik-menarik antara Kementerian Keuangan dan Pemprov DKI Jakarta layak dipantau siapa pun yang pegang portofolio pendapatan tetap.

Apa yang terjadi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam taklimat media di Jakarta, Selasa, mengimbau pemerintah daerah menyiapkan mitigasi risiko lebih dulu bila ingin menerbitkan surat utang daerah. Rujukannya pengalaman Amerika Latin — ia menyebut Brasil — di mana provinsi boleh menerbitkan obligasi dan utangnya dianggap terpisah dari pusat, sampai kemudian bermasalah dan pusat tetap yang harus turun tangan.

Purbaya menegaskan tidak melarang. Nadanya lebih ke pertanyaan dasar soal kebutuhan: kalau kasnya masih tebal, buat apa pinjam; kalau memang butuh, silakan. Sejauh ini baru Pemprov DKI Jakarta yang benar-benar mengajukan usulan penerbitan.

Di seberangnya, Gubernur DKI Pramono Anung menyatakan tetap akan mengajukan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan Jakarta. Argumennya lugas: daerah yang tahu kebutuhannya sendiri, dan kalau diminta menahan diri, dana bagi hasil (DBH) dari pusat sebaiknya dikembalikan ke jumlah semula.

Kenapa ini penting buat investor

Yang menarik justru bukan siapa yang menang, tapi apa yang belum ada. Sampai sekarang tidak ada angka publik soal ukuran emisi, tenor, maupun kupon yang diincar DKI. Tanpa itu, pasar belum punya dasar untuk menentukan berapa spread yang pantas di atas SBN seri sepadan — dan spread itulah inti dari seluruh perdebatan.

Peringatan Purbaya sebenarnya menyentuh titik yang sama dari sisi risiko: kalau pasar diam-diam mengasumsikan pusat akan menalangi saat pemda gagal bayar, obligasi daerah akan diperdagangkan nyaris seharga risiko negara — padahal secara hukum penjaminnya tidak begitu. Itulah kesalahan harga yang di Amerika Latin baru terlihat setelah masalahnya meledak.

Buat investor ritel, tidak ada yang perlu dieksekusi hari ini; belum ada instrumennya. Yang perlu dicatat adalah dua hal yang akan menentukan nilai kelas aset ini saat benar-benar terbit: seberapa tegas pemisahan tanggung jawab pusat–daerah dirumuskan, dan bagaimana penyelesaian tarik-menarik DBH yang dipakai Pramono sebagai daya tawar. Selama dua hal itu kabur, wajar kalau permintaan awal datang dengan diskon.

Ditulis ulang dari [ANTARA](https://www.antaranews.com/berita/5731692/menkeu-purbaya-imbau-pemda-siapkan-mitigasi-bila-terbitkan-obligasi) — bukan salinan langsung.