Kebuntuan Ekspor Mineral Cair: 100 Kapal Jalan Lagi, Rp2,2 Triliun Lepas dari Pelabuhan

Buat pemegang saham tambang, risiko yang paling sulit dihitung bukan harga komoditas — itu bisa dilihat di layar. Yang sulit adalah risiko regulasi yang tiba-tiba menahan barang di pelabuhan tanpa ada aturan tertulis yang dilanggar. Persis itu yang terjadi beberapa pekan terakhir, dan Jumat (7/8/2026) kebuntuannya akhirnya dinyatakan selesai.

Kantor Staf Kepresidenan mengumumkan hambatan ekspor komoditas mineral akibat perbedaan interpretasi kandungan Logam Tanah Jarang (LTJ) sudah diurai. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman melepas ekspor Alumina Hydroxide dan Alumina Oxide dari Pelabuhan Dwikora, Pontianak, dan menyebut 85 Laporan Surveyor yang sebelumnya tertunda kini bisa diterbitkan.

Angka yang bikin ini layak dibaca

Dari penyelesaian itu, lebih dari 100 kapal ekspor kembali beroperasi dengan hampir 400 ribu ton komoditas mineral senilai sekitar Rp2,2 triliun. Total komoditas yang sudah diproses setelah hambatan dicabut mencapai hampir 471 ribu ton.

Angka Rp2,2 triliun ini bukan tambahan produksi baru — ini barang yang sebenarnya sudah jadi, sudah dibayar pembelinya, tapi mengendap. Artinya dampaknya ke laporan keuangan bukan soal volume, melainkan soal timing: pengakuan pendapatan yang tertunda satu kuartal, plus biaya demurrage kapal yang menganggur. Ke level makro, arus devisa dari ekspor mineral ikut tertahan di periode yang sama — konteks yang relevan mengingat cadangan devisa akhir Juli tercatat 145,3 miliar dolar AS, relatif datar dibanding Juni.

Akar masalahnya: kekosongan aturan, bukan pelanggaran

Dudung menjelaskan penyebabnya adalah belum adanya aturan yang menetapkan batas maksimal kandungan LTJ sebagai mineral ikutan dalam komoditas ekspor. Tanpa angka batas yang jelas, pelaku usaha dan aparat penegak hukum menafsirkan sendiri-sendiri. Hasilnya seperti diakuinya: kapal tertahan karena kekakuan aturan, tumpang tindih kewenangan, dan rasa takut pelaku usaha untuk jalan terus.

Kesepahaman yang dicapai: larangan ekspor LTJ berlaku untuk LTJ sebagai produk utama, bukan untuk kandungan LTJ yang kebetulan menempel sebagai unsur ikutan di produk tambang lain. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan aturan teknisnya masih disusun, sebagian dikerjakan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas). Di sisi lain, larangan ekspor bijih bauksit dan konsentrat tembaga mentah dipastikan tetap berlaku, dan timah sedang dikaji.

Yang perlu dipantau

Kabar ini melegakan jangka pendek, tapi belum menutup risikonya. Aturan batas kadar LTJ, metode pengujian laboratorium, dan mekanisme verifikasi masih dalam pembahasan. Sampai angka batasnya terbit hitam di atas putih, ruang tafsir yang menahan 100 kapal itu secara teknis masih terbuka. Investor di sektor tambang dan hilirisasi sebaiknya memperlakukan penerbitan pedoman teknis ini sebagai katalis — bukan berita yang sudah selesai.

Ditulis ulang dari [CNBC Indonesia](https://www.cnbcindonesia.com/news/20260807191132-4-757533/hambatan-ekspor-mineral-tuntas-100-lebih-kapal-kembali-beroperasi) — bukan salinan langsung. Konteks aturan LTJ dan larangan ekspor bauksit/tembaga dari [detikFinance](https://finance.detik.com/energi/d-8609275/aturan-logam-tanah-jarang-lagi-disusun-bakal-diolah-di-dalam-negeri).