Demutualisasi BEI Mulai Dibuka: Kemenkeu, BI, dan Danantara Bisa Pegang Saham Bursa
Ada satu kalimat di pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di DPR yang mungkin luput dari perhatian pelaku pasar ritel, tapi dampaknya jangka panjang: pemerintah akan melanjutkan reformasi pasar modal lewat demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Sehari kemudian, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan apa maksudnya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2026).
Apa yang sebenarnya berubah
Selama ini BEI adalah bursa yang sahamnya dipegang oleh perusahaan-perusahaan efek anggota bursa itu sendiri — pemilik sekaligus pengguna. Demutualisasi memisahkan dua peran itu: kepemilikan bursa dibuka ke pihak di luar lingkaran anggota bursa.
Menurut Friderica, langkah ini memberi bursa ruang lebih luas untuk meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus mengevaluasi menyeluruh struktur kelembagaan, mekanisme operasional, kondisi keuangan, dan infrastruktur perdagangannya.
Bagian yang perlu diperhatikan investor
Detail paling penting justru soal siapa yang akan memegang saham bursa. Friderica secara eksplisit menyebut tiga nama yang diatur dalam undang-undang: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara.
Di titik inilah pertanyaan wajar muncul. Jika penyelenggara pasar dimiliki oleh negara, bank sentral, dan pengelola aset BUMN — sementara sebagian besar emiten berkapitalisasi terbesar di BEI adalah BUMN — bagaimana memastikan pengawasan perdagangan tetap netral terhadap semua emiten?
OJK menyadari itu dan menegaskan dua hal. Pertama, independensi bursa tetap menjadi prinsip yang harus dijaga bersama, termasuk apabila saham bursa nantinya dimiliki pihak-pihak tersebut. Kedua, demutualisasi tidak mengurangi kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi bursa; fungsi pengawasan tetap dijalankan penuh demi pasar modal yang transparan dan akuntabel. Friderica juga menyinggung satu hal yang jarang disebut pejabat secara spesifik: perlindungan investor ritel dan investor minoritas.
Kenapa ini penting buat Anda
Bagi trader harian, tidak ada yang berubah pekan depan. Ini proses struktural, bukan katalis harga. Tapi arah kebijakannya jelas — Prabowo menyebut demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan memperluas akses pendanaan bagi perusahaan rintisan serta pelaku usaha nasional untuk memperbesar skala bisnis.
Dalam konferensi pers yang sama, OJK juga mengejar aturan turunan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan beroperasi 1 Januari 2027. Dua-duanya menunjuk ke arah yang sama: pemerintah sedang merombak arsitektur bursa di Indonesia, bukan sekadar menambal aturannya.
Yang layak dipantau ke depan adalah aturan teknisnya — struktur kepemilikan final, batas kepemilikan tiap pihak, dan tata kelola yang memisahkan pemilik bursa dari kepentingan emiten. Di situlah janji independensi akan diuji, bukan di siaran persnya.
Ditulis ulang dari [detikFinance](https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-8619082/saham-bursa-bisa-digenggam-danantara-bi-ojk-tegaskan-independensi-dijaga) — bukan salinan langsung.