Rights Issue BSI: 6,8 Miliar Saham Baru untuk Kejar Pembiayaan dan Tiket LQ45

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membuka alasan di balik rencana rights issue keduanya (PMHMETD II). Menurut Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo, ada dua tujuan sekaligus: menambah amunisi untuk pembiayaan yang masih tumbuh cepat, dan mengangkat porsi saham publik yang saat ini baru 9,9%.

Angka-angka kuncinya

Saham baru yang diterbitkan: sebanyak-banyaknya 6,8 miliar lembar Seri B, nilai nominal Rp500 per saham.
RUPSLB untuk meminta persetujuan pemegang saham: 6 November 2026.
Target pelaksanaan dan rampung: kuartal I 2027.
Seluruh dana bersih akan dipakai untuk penyaluran pembiayaan.
Proyeksi permodalan naik dari Rp51,07 triliun (2026) menjadi Rp64,41 triliun (2027), dengan CAR dari 20,38% ke 23,31%.

Kenapa butuh modal saat CAR sudah 20%-an

Rasio kecukupan modal BSI jelas tidak dalam posisi tertekan. Persoalannya ada di kecepatan neraca. Hingga Agustus 2026, pembiayaan BSI tumbuh 16,21% secara tahunan menjadi Rp344 triliun, sementara dana pihak ketiga naik 17,71% ke Rp389 triliun, dengan dana murah (CASA) Rp246 triliun. Bank yang ekspansi kreditnya di kisaran belasan persen per tahun akan menggerus rasio modalnya sendiri bila hanya mengandalkan laba ditahan. Rights issue ini pada dasarnya membeli ruang tumbuh untuk beberapa tahun ke depan, sekaligus membantu BSI naik kelas dalam pengelompokan bank berdasarkan modal inti.

Sudut free float: tiket ke LQ45

Bagi investor pasar, alasan kedua mungkin lebih menarik. Struktur kepemilikan BSI sangat terkonsentrasi di tiga bank BUMN: Bank Mandiri 51,47%, BNI 23,24%, dan BRI 15,38%. Sisanya, sekitar 9,9%, dipegang publik. Anggoro terang-terangan menyebut target menambah free float agar saham BSI bisa masuk indeks LQ45.

Masuk LQ45 biasanya berarti likuiditas lebih dalam dan peluang dilirik reksa dana atau produk yang mengacu pada indeks tersebut. Free float yang tipis selama ini membuat saham dengan kapitalisasi sebesar ini relatif sulit diakses investor institusi dalam jumlah besar.

Yang perlu dicermati

Ada beberapa hal yang belum terjawab dalam pemberitaan. Harga pelaksanaan belum disebutkan. Rp500 adalah nilai nominal, bukan harga tebus. Sikap tiga pemegang saham BUMN juga belum jelas. Agar free float benar-benar naik, sebagian hak tebus pemegang saham pengendali harus jatuh ke tangan publik, entah karena tidak dieksekusi atau dialihkan. Kalau Mandiri, BNI, dan BRI menebus penuh porsinya, komposisi kepemilikan praktis tidak berubah dan tujuan free float tidak tercapai.

Pemegang saham ritel yang tidak menebus haknya akan terdilusi. Besarnya baru bisa dihitung setelah rasio HMETD diumumkan. Titik pantau terdekat adalah RUPSLB 6 November dan prospektus yang menyusul sesudahnya.

Ditulis ulang dari [ANTARA](https://www.antaranews.com/berita/5789649/bsi-rights-issue-untuk-perkuat-pembiayaan-dan-penuhi-free-float) — bukan salinan langsung.